Proses penyelenggaraan pilkada serentak memang lebih berkualitas, tetapi hasilnya tidak menjamin bagi terbentuknya pemerintahan efektif. Bisa dipastikan, hampir semua kepala daerah yang dihasilkan pilkada serentak tetap berupa pemerintahan daerah terbelah, di mana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang mencalonkan kepala daerah terpilih tersebut. Lebih rumit lagi, fragmentasi politik di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sangat tinggi, sehingga tidak mudah bagi gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota untuk mengambil kebijakan. Jika pun akhirnya disetujui bersama kepala daerah dan DPRD, kebijakan tersebut sudah terdistorsi oleh transaksi politik.
