Berita
  • Perludem Nilai Usulan Bayar Saksi dari APBN Tak Akan Kurangi Kecurangan Pemilu May 5, 2017

    JAKARTA (Lampungpro.com): Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan untuk membayar saksi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengurangi potensi kecurangan saat pemilu. “Kalau usulan ini muncul karena takut ada manipulasi hasil dari menyuap petugas ... Continue Reading

  • Usulan Honor Saksi Pilpres dan Pileg, Perludem Nilai Pemborosan May 4, 2017

    Jakarta – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai usulan memberikan honor saksi untuk pileg dan pilpres yang berasal dari parpol menggunakan APBN tidak tepat. Hal itu karena pelanggaran di TPS sangat minim sehingga kurang efektif. “Pelanggaran di TPS sangat minim, sebab ... Continue Reading

  • Perludem Nilai Kewenangan Bawaslu Terlalu Besar May 4, 2017

    Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menilai kewenangan Bawaslu terlalu luas. Dengan banyaknya kewenangan, kinerja Bawaslu dinilai belum maksimal dalam menindak pelanggaran. “Menurut pandangan saya bobot dan tugas tupoksi kewenangan Bawaslu itu terlalu gemuk dan ... Continue Reading

  • Perludem: Fraksi yang Menolak Hak Angket Hanya Pencitraan May 4, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dari rapat paripurna di DPR RI, ada lima fraksi yang menolak usulan hak angket KPK yaitu, Demokrat, Gerindra, PPP, PKB, dan PKS. Peneliti Perludem Fadli Ramdhani mempertanyakan konsistensi para fraksi politik yang menolak hak angket KPK. Jika pada akhirnya ... Continue Reading

  • Perludem Sarankan Pilkada Jakarta Satu Putaran Saja May 4, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta sebaiknya dilaksanakan satu putaran. Titi menuturkan, DKI Jakarta adalah satu-satunya daerah yang menerapkan pilkada dalam dua putaran. Aturan ini pun berdasarkan kebijakan politik ... Continue Reading

  • Perludem: pembayaran saksi tidak atasi kecurangan May 4, 2017

    MedanBisnis – Jakarta. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan untuk membayar saksi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengurangi potensi kecurangan saat pemilu. “Kalau usulan ini muncul karena takut ada manipulasi hasil dari menyuap petugas ... Continue Reading

  • Perludem sebut ambang batas presiden tak relevan di Pemilu serentak May 4, 2017

    Merdeka.com – Tujuh dari sepuluh fraksi di DPR menyetujui tidak adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada pemilu 2019. Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumulo mengatakan pemerintah tetap konsisten presidential threshold 20 persen. Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ... Continue Reading

  • Perludem Usulkan Pilkada DKI Jakarta Hanya Satu Putaran May 4, 2017

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemilihan Kepala Daerah di ibu kota diusulkan tidak berlangsung dua putaran seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan pilkada dua putaran di Jakarta ... Continue Reading

  • Ayo Laporkan Fahri Hamzah ke MKD May 4, 2017

    Jakarta, GATRAnews – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi untuk melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Fahri dinilai sewenang-wenang memimpin sidang paripurna menggolkan hak angket, pekan lalu. ... Continue Reading

  • Perludem Nilai Seleksi Anggota DPD pada RUU Pemilu Langgar UUD ’45 April 29, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai rencana penerapan ketentuan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui mekanisme seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan, keliru dan secara jelas melanggar konstitusi. Menurut Fadli, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) ... Continue Reading